Jakarta, Selasa 26 Mar 2019. Sistem pertahanan negara Indonesia disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal serta perkembangan lingkungan strategis didalam dan luar negeri.
Faktor yang bisa mempengaruhi bentuk sistem pertahanan yang digunakan adalah kondisi geografis, politik dalam dan luar negeri, kebudayaan, keadaan ekonomi serta kondisi sosial suatu negara bangsa termasuk didalamnya adalah perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim.
Dalam hal penyelenggaran sistem pertahanan, Indonesia menganut dan menjalankan sistem pertahanan semesta. Secara konseptual, sistem pertahanan semesta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsi yang keterlibatannya didasari kecintaan terhadap tanah air.
Dalam Buku Putih Pertahanan Negara yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara semesta memiliki tiga ciri utama yaitu kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang penyelenggaraannya melibatkan seluruh aspek dalam kehidupan bernegara. “Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.
Dalam sistem pertahanan negara disebutkan ada 3 komponen yaitu komponen utama dan komponen cadangan serta komponen pendukung. Jika ancaman yang datang adalah ancaman militer maka yang menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman tersebut adalah militer dan yang cadangan adalah komponen pendukung (non-militer). Sedangkan, jika ancaman yang datang adalah ancaman non militer maka yang menjadi komponen utama adalah non-militer dan yang mendukung adalah militer.
Bencana alam termasuk didalam ancaman nonmiliter, sehingga jika tidak ditangani secara sistematik maka akan meluluhlantahkan berbagai aspek kehidupan berbangsa. Bencana Alam menjadi ancaman nyata yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. komponen utama dan komponen cadangann serta komponen pendukung harus bersinergi dalam menangani bencana alam di Indonesia.
Bencana alam baru saja terjadi di Indonesia bagian timur. Banjir bandang di sentani Papua beberapa waktu lalu telah menelan banyak korban hingga ratusan jiwa. Sesuai data yang dirilis oleh Posko penanganan bencana pertanggal 25/03/2019 korban mencapai 112 orang meninggal dunia (MD).
Bencana tersebut telah mengguncang stabilitas keamanan dan pertahanan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar tidak hanya bagi korban secara personal tetapi juga bagi pemerintah daerah kabupaten Jayapura.
Dalam penanganan bencana tersebut, terlihat jelas bahwa TNI menurunkan kekuatan penuh untuk membantu meringankan beban dari korban. Hal ini telah menunjukan bahwa wajah TNI secara organisasi yang disebut penuh dengan kekerasan telah menunjukan sikap kepedulian terhadap kemanusiaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi keselamatan rakyat di Papua.
Beberapa waktu lalu, semenjak peristiwa kabupaten Nduga Papua, dimana puluhan warga sipil karyawan PT. Istaka Karya yang sedang membangun jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Papua, dengan tak ber prikemanusiaan dibantai oleh kelompok separatis bersenjata pimpinan Egianus Kogoya pada tanggal 02 Des 2018.
Wajah TNI selalu dilebel negatif oleh beberapa individu bahkan kelompok masyarakat, namun pada kenyataanya TNI banyak yang menjadi korban dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita? Dimana mereka kelompok bersenjata yang mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang ingin menyelamatkan orang Papua dalam segala aspek?
Hal ini telah menunjukan bahwa, TNI yang memiliki tugas fungsi utama menjaga integrasi wilayah Indonesia telah menambah beban tugasnya untuk membantu meringankan beban dan menyelamatkan korban bencana alam di Papua. Seakan-akan TNI tidak peduli bahwa diri, keluarga dan hartanya pun ikut jadi korban bencana. Tetapi mereka tampa mengenal lelah, siang malam mendedikasikan diri, tenaga keringat dan hartanya untuk kemanusiaan tampa memandang perbedaan, Suku, Agama, Ras dan Antar golongan.
Sedangkan, disisi lain kelompok gerombolan separatis bersenjata dan pihak-pihak yang selama ini berjuang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua tidak melakukan tindakan apapun sebagai wujud peduli kepada kemanusiaan khususnya terhadap warga Papua yang sedang menderita.
Saya ingin menghimbau kepada siapapun yang berbeda haluan dengan NKRI baik yang mempersenjatai diri secara illegal tampa hak, maupun yang berjuang lewat jalur politik, entah itu KNPB, UMLWP, pihak-pihak yang menamakan diri pekerja kemanusiaan, oknum pejabat daerah, anggota dewan, oknum pendeta dan lain-lain, berhentilah mengatas namakan rakyat Papua, karena kalian berjuang bukan untuk kami putra-putri Papua. Kalian berjuang hanya untuk kepentingan sendiri, kalian hanya mencari keuntungan sendiri di atas penderitaan kami.
Kami rakyat Papua tidak butuh merdeka, karena hakekatnya kami telah merdeka didalam bingkai NKRI. Buktinya saat ini Saya sendiri sedang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Negara (UNHAN) di Jakarta dengan fasilitas negara. Dimana mahasiswanya berasal dari seluruh penjuru tanah air Indonesia tampa adanya kesenjangan. Tidak membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan.
Setiap warga negara tak terkecuali warga Papua memiliki peluang yang sama untuk merahi masa depan yang sangat cerah sebagai wujud kemerdekaan dalam bingkai NKRI. Dan setiap warga negara termasuk putra-putri Papua memiliki peluang yang sama untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara demi kejayaan NKRI.
Kami putra-putri Papua juga rela berkorban dan cinta tanah air seperti yang dilakukan oleh TNI pada saat menyelamatkan korban banjir bandang sentani.
Selaku Pribadi dan mewakili Generasi muda Papua Saya ingin mengatakan bahwa “ TNI harus diberikan apresiasi oleh seluruh orang Papua atas peran heroik dalam membantu menangani bencana alam di sentani Papua “
Disisi lain, atas nama hak asasi manusia, TNI yang menjadi korban jiwa dalam setiap penyerangan yang dilakukan harus dihormati dan untuk keadilan hukum di Papua maka penegakan hukum terhadap kelompok kriminal separatis bersenjata harus dihukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
Steve Rick Elson Mara,
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.
